Kongres Mahasiswa 2018, Demokrasi PREMATUR

Opini oleh Chandra Nirwana

Belakangan ini, ormawa tertinggi di Institut maupun fakultas tengah bergeliat. Hal ini dikarenakan SK kepengurusan sudah akan berakhir. Geliat itu ditunjukkan dengan adanya pembukaan kongres dan beberapa persiapan lainnya terkait pemilihan mahasiswa (pemilwa). Kongres menjadi acara yang krusial mengingat hal tersebut merupakan hal terpenting dalam Republik Mahasiswa (RM). Yaitu ketika agenda yang dinamakan pesta demokrasi berusaha dipraktikkan dalam ruang lingkup kampus yang tak lain adalah miniatur negara.

Namun semangat demokrasi tersebut rupanya harus terlahir prematur. Pengadaan kongres dianggap terlalu ‘dipaksakan’ sehingga perkembangannya tidak berdampak apa-apa terhadap seluruh ormawa maupun mahasiswa biasa. Sosialisasi yang ‘tidak’ memberikan pemahaman seluruh lapisan mahasiswa dituding menjadi alasan kuat penyebab minimnya sambutan antusias.

Apa yang membuat lembaga legislatif tersebut tidak begitu maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya? Itu pantas diangkat di permukaan mengingat SEMA-I bahkan DEMA-I sebagai eksekutif menduduki posisi tertinggi dalam RM. Maka dari itu alasan apapun yang membuat lambatnya pesta demokrasi bukanlah jawaban yang retoris. Malah akan dianggap sebagai alibi untuk menutupi alasan kuat lain yang barangkali menjadi penyebab pokok permasalahan tersebut.

Begitu pula dengan pengaruh SEMA-I/DEMA-I dengan UKM-UKM yang dibawahinya. Meski belum terbukti mangkir dari tanggung jawabnya, program kerjanya dianggap lamban membuat UKM-UKM memilih untuk ‘lepas kendali. Acara-acara UKM, seperti mubes (musyawarah besar) dan pergantian pengurus, tidak ikut terseret dalam lubang hitam persoalan rumit SEMA-I/DEMA-I. Mereka masih mampu menyusun program kerja mereka sendiri tanpa bergantung pada instruksi.

Di sinilah rakyat Republik Mahasiswa harus pandai membaca situasi dan menafsirkan hal-hal yang dikemas rapi. Faktanya, bukan rapi dalam arti sebenarnya, namun rapi dalam membius mahasiswa utnuk meng-iya-kan konsep yang diajukan. Sebab, ormawa tertinggi itu dan mahasiswa institute secara luas, menyangkut UKM dan lemabag-lemabaga intra lainnya adalah satu kesatuan dan tidak dapat berjalan dengan sendiri-sendiri. Eksistensi SEMA-I/DEMA-I harus membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan mahasiswa, melalui proker yang dikerjakan tanpa terlalu banyak membuang waktu dan mampu memberi pengaruh pada civitas kampus.

Ironisnya, seperti yang dijelaskan di atas, ada tidaknya presiden mahasiswa, tidak mempengaruhi kegiatan ormawa. Koordinasi pun belum terbangun antara birokrasi mahasiswa dengan UKM-UKM. Sehingga terbentuk semacam pemisahan kewilayahan. Jalan sendiri tanpa ada wujud keharmonisan yang saling mendukung dan menguatkan. Hingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan SEMA-I/DEMA-I tak lagi menunjukkan pengaruh bagi bentuk miniatur negara yang berbentuk republik ini. Bisakah apabila kita menganggap bahwa ormawa tertinggi tersebut sudah tak lagi pantas menunjukkan eksistensinya lagi? Toh, bila seandainya tidak ada, kegiatan UKM akan terus berlanjut. “Kita gak ada SEMA atau DEMA pun jalan. Toh, mereka adapun kita anggap”, begitulah kiranya ungkapan beberapa ketua UKM yang berhasil kami dengar suaranya.

gambar :  kanalmahasiswa.com