Melihat Kembali ‘Kasus’ KTM

Calon peserta pemilwa telah ditetapkan menjadi peserta. Hal ini menandakan verifikasi berkas dari KPUM telah usai. Akan tetapi, beberapa kejanggalan masih ditemukan, meski hasil yang diumumkan pada Sabtu (21/07/18) kemarin sudah merupakan hasil final sebagai representasi hasil dari KPUM.

Pengumuman dari KPUM hanya sebatas lisan tanpa ada keterangan tertulis. Tabel-tabel memang ditampilkan dalam slide, namun hanya sebatas checklist tanda kelengkapan persyaratan. Sedangkan sebab yang paling mendasari ditolaknya beberapa calon adalah tidak lengkapnya persyaratan KTM. Kembali pada persoalan yang dibahas pada audiensi kemarin, pengumpulan KTM aktif dan proses verifikasinya yang tidak jelas keputusannya.

Pada awal sosialisasi, KPUM tidak menjelaskan secara detail mengenai kriteria penilaian puluhan, ratusan, bahkan ribuan KTM yang wajib disetorkan bakal calon kandidat sebagai syarat. Kriteria baru pun tidak hanya satu. Menurut Anis Kriswinarto selaku Ketua KPUM Institut, KTM dinilai berdasarkan masa aktifnya, sebagian KTM tertutup tangan/stiker, estetika, dan tidak boleh ada KTM ganda. Jika dari awal belum dijelaskan dan waktu sangatlah singkat, pantaskah KPUM menerapkan hal tersebut?

Padahal, ia juga pernah menyampaikan bahwa perihal jumlah KTM bisa ditolerir. Pada hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon, KPUM belum memberi gambaran mengenai kriteria KTM yang akan dinilai.“Nanti perihal KTM kalau memang tidak mencapai target bisa ditolerir,” kata Anis pada Selasa (17/07/2018).

Hal tersebut sangat timpang apabila dibandingkan dengan proses seleksi KTM yang dilakukan oleh KPUM. Beberapa calon yang mendaftar, sudah memenuhi syarat KTM yang diminta oleh KPUM. Tetapi, persyaratan tetap kurang dan dianggap tidak memenuhi kriteria, sehingga bakal calon tidak lolos verifikasi. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Fatria Fidia Asmara. Ia mengumpulkan 75 KTM yang notabene sudah lebih dari 15% KTM dari sekitar 315 mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris. Jumat sore (20/07/2018) ia dikabari untuk menggenapi delapan KTM yang tidak lolos verifikasi, dan telah ia penuhi. Akan tetapi, saat pengumuman penetapan calon, KTM-nya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Lebih parah lagi dialami oleh bakal calon Dema Institut yang gugur pada verifikasi, Heru Budi Suseno dan Zuhal Syafiyulloh Aniesi. Data yang kami dapat, bahwa pada awal pendaftaran Heru mengaku telah mengumpulkan 950 KTM. Akan tetapi hanya 689 KTM yang lolos verifikasi. KPUM memberitahukan bahwa KTM masih kurang sejumlah 288 KTM aktif. KPUM memberikan kelonggaran waktu hingga esok harinya, yaitu sebelum penetapan calon kandidat OMIK. Crew LPM berhasil menemui bakal calon tersebut untuk menanyakan berapa jumlah KTM yang akan ia setorkan lagi. “Saya telah mengumpulkan sejumlah 450 KTM tambahan, pagi tadi (21/07/18), jadi sudah aman,” jelasnya. 

Namun nahas, ketika penetapan calon kandidat OMIK diumumkan, Heru Budi Suseno dengan pasangan calon Zuhal Syafiyulloh Aniesi dinyatakan tidak lolos verifikasi. Hasil verifikasi terlihat KTM yang lolos verifikasi hanyalah 889 KTM dari total keseluruhan yang disetorkan.

Dari dua kasus di atas bisa dilihat beberapa kecacatan. Pihak KPUM tidak bijak dalam menentukan kelolosan KTM dengan kriteria menurut kebijakan KPUM sendiri. Kemudian, ketika KTM yang kurang telah dipenuhi, alasan kekurangan KTM yang kurang dari 50% tentu sangatlah di luar nalar dalam kasus HMJ TBI. Apabila penerapan dari penentuan 50% KTM dalam bentuk foto diberlakukan, seharusnya dapat disampaikan pada bakal calon. Penjelasan dan penilaian tersebut seakan menjadi sasaran empuk untuk membuat jalannya verifikasi menjadi terjal.

KPUM juga tidak terbuka dalam verifikasi itu. Hal ini dibuktikan KPUM tidak mau menunjukkan klasifikasi hasil penilaian berkas bakal calon kepada publik maupun pers. Meski sudah usai diumumkan, KPUM tetap menyatakan berkas-berkas bakal calon adalah bersifat privasi. “Ndak bisa mbak, berkasnya calon itu privat,” katanya singkat. (Reporter: Adzka, Arini, Mofik)