Republik 'Dagelan' Watoe Dhakon

Esai-Fiksi

Oleh: Zaenal Abidin

            Saya ingatkan anda untuk tidak cepat-cepat kaget atau gupuh menyaksikan fenomena-fenomena yang lucu bin menggemaskan akhir-akhir ini. Di dusun Watoe Dhakon adalah pemandangan biasa dapat anda lihat warga berlalu lalang kesana kemari terlihat lesu, mumet, wajahnya pucat. Air muka mereka abu-abu. Mengumumkan segala beban yang menyelimuti kepala dan dada mereka. Salah satu sebabnya, alih-alih memfasilitasi kelonggaran hidup, negara justru memaksa rakyatnya untuk mengabdi pada kurikulum-kurikulum kehidupan modern yang membuat otot-otot dan otak harus terbiasa sering menegang menjalani dan menghadapi segala keruwetan.

            Saking sibuknya, para penduduk dusun agaknya ketlisut. Melewatkan banyak hal di kanan-kirinya yang berpotensi membuat hati lebih gembira. Coba saja mereka meluangkan waktu sebentar untuk menikmati begitu banyak tontonan yang menurut saya bermuatan lawakan. Pertunjukan itu dilakukan oleh tidak sedikit pemimpin dan calon pemimpin yang konon bergelar pinilih. Keraguan saya tentang apakah mereka itu benar-benar pemimpin ataukah pelawak yang sedang berperan sebagai pemimpin –agak susah dibedakan- sedikit demi sedikit memperoleh pencerahan. Melihat skenario pemilihan umum Republik Mudamudi Watoe Dhakon, senyum saya hampir menemui titik sudut paling lebar di ujung kanan dan kiri pipi saya. Sebenarnya kalau bersedia mengurangi sedikit egoisme dan melakukan refleksi dengan jujur, sebagian besar masyarakat dusun pun diam-diam memelihara sikap dan perilaku yang ­ndagel  juga. Apatisme dan sikap antipati pada dunia politik adalah penyakit akut menahun yang diidap mayoritas warga pribumi ini.

***

            Para sesepuh, lurah dan perangkat dusun Watoe Dhakon sejak dahulu telah memberi restu kepada para pemuda untuk mengatur dan mengurus sendiri perkumpulannya. Itu karena mayoritas penduduk dusun adalah angkatan muda. Perangkat dusun tinggal mengawasi, memberi arahan, fasilitas finansial dan sedikit intruksi ‘dapur’ yang sebenarnya justru berdampak amat vital pada kemandirian anak-anak muda ini. Di kemudian hari –sejak 2017- diketahui perkumpulan itu bernama Republik Mudamudi Watoe Dhakon (RM-WD).

Sayangnya, mayoritas warga dusun ini nyaris sama sekali tidak tahu menahu mengenai manfaat sosial organisasi ini dan dampak positif dari kinerja-kinerja pengurusnya. Bahkan banyak dari mereka tidak kenal ‘presiden’nya. Walau begitu, tetap perlu diapresiasi bahwa beberapa anggotanya sangat jago untuk jadi Event Organizer (EO) dan mengamalkan ajian samberproyek yang mereka pelajari turun temurun. Kelak keterampilan itu akan sangat berguna di masa mendatang. Demi terjaminnya pemenuhan kebutuhan perut mereka di zaman yang semakin rimba.

Sebagai senior, tetua-tetua dusun tidak terlalu khawatir pada kegiatan-kegiatan perkumpulan anak-anak mereka ini. Asalkan tidak mbalelo dari Pedoman Umum Organisasi Kepemudaan yang disusun oleh para ‘senior’ itu. Tempo dulu (tahun 80-an), aturan itu bejudul Normalisasi Kehidupan Kampung/Badan Koordinasi Kepemudaan (NKK/BKK), sebelum dideregulasi hingga seperti saat ini. Tujuan disusunnya aturan itu agar kawula muda ini tidak kebablasan dalam mengelola semangat muda mereka yang berapi-api sehingga tidak memercik ke sana kemari. Kan bahaya bila banyak kegiatan mereka unfaedah dan buang-buang uang. Atau bisa lebih parah menggiring rasio mereka untuk berpikir yang tidak-tidak dan berperilaku subversif.

***

            Hari-hari ini tengah berlangsung hajatan sakral reformasi aturan dan struktur pengurus Republik Mudamudi itu. ‘Kongres dan Pemilu Raya Pemuda’ jadi headline di media massa dan trending topic di media sosial. Mereka sangat bersemangat menyambut momen menjelang presiden dan para menteri harus diganti. Sebenarnya bukan penduduk sedusun, acara ini lebih banyak diminati oleh penduduk di kompleks Indrakila. Di sana terdapat ‘camp-camp pengungsian’ tempat hidup koloni pemuda-pemudi yang mencari suaka sekaligus mengabdikan diri pada apa yang mereka sebut ‘nyantri’ di organisasi. Sepertinya hanya di kompleks yang berada di wilayah tenggara Watoe Dhakon itu banyak penduduk yang antusias menyambut agenda tahunan ini. Penyebabnya beragam.

Pertama, sebagian besar pemuda yang lain sibuk sekali melayani kewajiban akademik di lembaga pendidikan tinggi tempat mereka belajar. Saat ini musim Ujian Akhir dan waktu mereka habis diforsir untuk memenuhi deadline tugas-tugas sekolah. Jangan salah sangka, semua pemuda di kampung ini sangat memerhatikan kebutuhan intelektual nutrisi otaknya. Maka para wali murid menyekolahkan anaknya ke Universitas Watoe Dhakon. Agar kelak jadi orang pintar yang tidak hanya ahli ­dalam hal minteri, tetapi juga turut melestarikan gap antara kaum terdidik dengan orang-orang udik. Satu lagi, sebagian besar sesepuh dusun tidak mengetahui detail jalannya Pemilu ini. Entah tidak mau tahu atau memang tidak diajak urun rembug. Meskipun tertera dengan jelas di undang-undang RM bahwa beliau-beliau termasuk anggota pengawas.

Kedua, dari sekian massa yang menaruh perhatian pada Pemilu Raya (Pemira), beberapa dari mereka merasa jenuh dan bosan. Realitanya, dalam pertarungan politik RM tiap tahun selalu dimenangi oleh kader-kader dari satu kelompok yang sama, yaitu partai Pergerakan Pemuda Islam Impian (PPII). Parahnya, setelah terpilih dan dilantik jadi pejabat, hampir tidak dapat dirasakan adanya kemajuan menyeluruh (konstruktif transformatif) dan dampak positif bagi masyarakat dusun secara keseluruhan. Kondisi ini selalu terulang dari tahun ke tahun.

Perbaikan-perbaikan yang diharapkan oleh rakyat, berkaca dari pemerintahan sebelum-sebelumnya, nyaris nihil. Justru yang sering tercium adalah dosa-dosa baru yang turun temurun sehingga mendistorsi nama besar mereka sendiri. Yang utama buat mereka adalah distribusi kader sebanyak-banyaknya untuk jabatan-jabatan penting. Status quo harus tetap langgeng kan. Sementara peningkatan kualitas dan kapasitas tidak masuk daftar prioritas. Makanya, aktivis-aktivis dari partai Himpunan Pemuda Islam (HPI) dan Ikatan Mudamudi Islam (IMI) mungkin merasa capek. Soalnya kalah terus.

Lain lagi dengan partai Kesatuan Aksi Pemuda Muslim Impian (KAPMI) yang lebih punya kedewasaan (lebih tepatnya pesimistis). Mereka terpaksa harus tahu diri karena kalah jumlah pengikut, sehingga memilih fokus pada urusan ta’abbudi. Padahal di dusun lain yang lebih metropolis, gerakan ikhwan-akhwat mereka sangat massif, terstruktur dan progesif. Di samping itu, sebenarnya ada satu komunal baru, cukup eksis meski sebatas di dunia maya. Harap dimaklumi, mereka masih fokus pada tahap melariskan barang dagangan dan menjaring tangkapan sebanyak-banyaknya. Mereka menyebut dirinya partai Keluarga Pemuda Nusantara (KPNu). Karena masih seumur jagung, pergerakan dialektika sosial dan politik mereka pun masih abu-abu.

Menyoal kekalahan-kekalahan HPI dan IMI pada tiap edisi Pemira, bisa kita ambil sampel dari kegagalan mereka tahun ini. Dua partai yang berkoalisi ini terkesan kurng greget,  main-main, amat jarang terlihat bersungguh-sungguh menjadi rival bagi PPII dalam dinamika politik dusun. Meski sebenarnya mereka sudah menjalin aliansi dengan aktivis veteran dari kota pahlawan dan seorang pejabat tinggi di RM yang memutuskan jadi oposisi karena merasa kecewa dengan kolega-koleganya.

Perihal aktivis veteran ini, beliau sedang mencari suaka di dusun Watoe Dhakon, demi tugas akhir studinya yang sudah jatuh tempo sehingga ditundhung dari tanah airnya. Sebetulnya dia berlatar belakang aktivis senior PPII wilayah kota pahlawan basis utara. Karena merasa kecewa dengan kondisi dan perlakuan sahabat-sahabat jauhnya di dusun ini, akhirnya ia memilih jalan sunyi. Berbekal teori-teori dari buku-buku kiri yang dia hafal di luar kepala, ditambah segudang pengalaman hitam-putih perjuangan masa mudanya, sabda-sabdanya laris manis banyak peminat. Beberapa warga dusun yang juga kecewa pada rusaknya dunia berhasil direkrut menjadi pengikut setianya.

Pada Pemira kali ini, dengan persiapan ala kadarnya jagoan-jagoan yang mereka usung untuk maju sebagai capres semuanya gagal pada tahap verifikasi berkas administrasi. Padahal di hari terakhir batas waktu pendaftaran capres sudah diberitahu kelengkapan apa saja yang kurang dan diberi kelonggaran untuk melengkapi berkas yang kurang itu selama satu hari. Nyatanya, tetap gagal lolos verifikasi. Mulai dari sini bisa dipertanyakan kinerja Panitia Pengawas sudah sampai mana. Sepertinya malah nyaris tidak ada geliat sedikitpun.

 Lucunya, majelis luhur pengusung jagoan yang kalah itu lebih memilih untuk melayangkan sumpah serapah bahwa KPU tidak transparan dan tidak independen daripada mengevaluasi sebatas mana pemahaman mereka pada kelengkapan persyaratan yang tidak dipenuhi itu. Kan tidak seyogyanya, setelah sosialisasi hasil verifikasi paslon diumumkan, baru ada yang bertanya: “Sebenarnya persyaratan bagi yang ingin nyapres itu apa saja to?”. Sayang sekali, antara KPU dan peserta Pemira pun juga tidak saling mawas diri, kurang menyadari pentingnya sikap terbuka dan jujur pada hati nurani tanpa embel-embel kepentingan golongan masing-masing. Terlepas dari indikasi adanya main mata yang dilakukan KPU, kalau benar-benar ingin ikut berkompetisi, sekaranglah saatnya bukan? Paling tidak, supaya masih punya muka demi eksistensi dan punya barang jualan buat keberlangsungan kaderisasi. Anggota-anggota baru kan mudah silau kepada senior yang memegang jabatan penting organisasi.

Satu faktor lagi yang dapat dijadikan referensi untuk tersenyum, penguasa menilai bahwa aliansi ini mempunyai inisiatif melakukan pendekatan dengan media massa satu-satunya di dusun. Khusus pada poin ini lah yang sepertinya tidak dijadikan salah satu strategi berduel oleh rezim yang sedang berkuasa. Melalui pendekatan personal dan kedekatan emosional, aliansi bergerilya. Nyatanya tidak ada ukuran bahwa kedekatan ini terbukti. Ataukah hanya karena kebetulan wacana mereka sebagai minoritas terwadahi. Media memang memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan aspirasi publik, terutama suara mereka yang termasuk ashnaf  voicelesses people.

Media massa senantiasa berusaha menjadi wadah aspirasi dan wacana alternatif balancing kehidupan demokrasi di dusun. Namun, sebagian warga kampung masih belum sampai pada level bisa memaklumi keberpihakan media pada kaum tertindas. Mereka mungkin memahami bahwa bagi sebuah media, memposisikan diri pada wilayah netral itu sungguh sulit dan dilematis. Berusaha tidak condong ke kiri dengan tetap menjaga keseimbangan untuk tidak cenderung ke kanan adalah sesuatu yang membutuhkan pengukuran dengan presisi tingkat tinggi. Tapi tentu bukan hal mustahil.

Bila media mengkritisi pihak pro-posisi, orang-orang menyangkanya tengah dekat dengan oposisi. Sebaliknya, bila media massa tidak menyampaikan kritik konstruktif atas kebijakan penguasa, buru-buru dicap media ini penjilat rezim. Peran media adalah menjadi penyeimbang dua sisi itu. Keberpihakannya adalah pada kepentingan publik, kebenaran dan keadilan.

Pada akhirnya, saya berharap anda tidak terlalu serius menanggapi tulisan ini. Kembali ke bagian paling atas bahwa ini hanyalah dagelan. Anggap saja setiap warga dusun Watoe Dhakon adalah pelawak yang ngelawak dengan cara dan ciri khas masing-masing. Dengan begitu, segala permasalahan dan keruwetan di sekeliling dusun ini tidak akan melahirkan kekhawatiran, tetapi justru mendatangkan tawa dan kebahagiaan.

Gambar: pinterest.ca