Aksi Darurat NKRI oleh HMI: Kami Bergerak Tanpa Intervensi

Massa berjalan menuju kantor DPRD

lpmalmillah.com- Bentuk kepedulian mahasiswa Ponorogo atas dinamika RUU KPK serta berbagai RUU dan UU yang bermasalah belum habis. Selasa, (23/9/19) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ponorogo melakukan aksi  unjuk rasa bertajuk Darurat NKRI #SAVENKRI/SAVEKPK  di depan gedung DPRD Ponorogo.

            Massa sampai ke kantor DPRD sekitar pukul 14.00 WIB. Tak berlangsung lama, Sunarto Ketua DPRD Ponorogo menemui demonstran untuk mengadakan audiensi di dalam gedung DPR. Tidak hanya Ketua DPRD Ponorogo, audiensi juga diikuti perwakilan fraksi partai politik yaitu fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Amanat Persatuan  dan Fraksi PKB.

Deni Nur Cahyo Ketua HMI cabang Ponorogo mengatakan bahwa HMI bersifat independen dan berdasarkan islami. “Kami di sini bergerak tanpa ada intrevensi dari siapapun. Kami bergerak atas dasar kemanusiaan,” papar Deni. Pada audiensi HMI mengajukan beberapa tuntutan kepada DPRD Ponorogo sebagai berikut :

1. DPRD Ponorogo mendukung dan menyampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan NKRI dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan tegas pelaku rasisme yang memicu konflik di Papua karena akan bepotensi memecah belah NKRI.

2. DPRD Ponorogo turut meminta kepada Presiden dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas serta memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku pembakaran hutan di daerah yang ada di Indonesia. Karena telah merusak dan membuat kerugian terhadap bangsa Indonesia.

3.   DPRD Ponorogo mendesak DPR RI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap revisi undang-undang KPK, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang Pertanahan karena dapat melemahkan amanah rakyat yang seharusnya dibawa sesuai cita-cita bangsa.

4.      DPRD Ponorogo turut meminta kepada Presiden dan aparat penegak hukum dan DPR RI untuk bersama memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi karena dapat menurunkan martabat bangsa dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara.

5.  HMI Ponorogo akan mendukung penuh dan turut berpartisipasi untuk mengawasi program-program kerja agar DPRD Kabupaten Ponorogo lebih baik.     

            Muhammad Tamzis, salah satu anggota HMI menyampaikan aspirasinya dalam audiensi. Ia menekankan mengenai masalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, Riau dan Sumatra yang dinilai memprihatinkan. “Kenapa bencana Karhutla yang sudah sangat besar ini tidak dijadikan sebagai bencana nasional ? Agar ada bantuan bantuan dari luar negeri dan dalam negeri berjalan lancar. Sedangkan kita tidak mempunyai teknologi yang canggih, kalau hanya siram-siram air itu sangat lambat sekali,” ujar Tamzis.

    Sunarto menegaskan bahwa DPRD hanyalah wadah, sehingga aspirasi akan disampaikan ke pusat melalui fax/email sesuai peraturan yang berlaku di DPRD. “Akan kami sampaikan pada pusat,” ucapnya. Audiensi diakhiri dengan penandatanganan di atas materai tentang nota kesepakatan antara Mahasiswa dan Pihak DPRD Ponorogo beserta perwakilan Fraksi.

Setelah itu, rombongan DPRD menyapa massa yang masih berada di depan gedung DPRD. Sunarto mengulangi kembali hasil audiensi, kemudian demonstran bersalam-salaman dengan para perwakilan fraksi dan DPRD yang hadir mengakhiri aksi.

Reporter: Umi, Haniina