Menelisik Independensi KPUM menuju Kongres

Ilustrator: Ervin

    Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) menuai berbagai  persoalan. Mulai kurangnya pemerataan informasi hingga persyaratan perekrutan yang kurang efektif. Setelah pengumuman, diketahui bahwa pengurus eksekutif (HMJ) masuk ke dalam  jajaran angota KPUM F. Lantas bagaimana jaminan independensi lembaga pelaksana Kongres ini?

    KPUM kembali diberlakukan di Kongres Republik Mahasiswa (RM) IAIN Ponorogo tahun ini setelah tahun sebelumnya tugas dan wewenang yang sama dijalankan oleh Badan Penyelenggara Kongres (BPK). KPUM terbagi menjadi dua, yaitu di tingkat fakultas dan tingkat institut, keduanya dibentuk dan ditetapkan atas penyeleksian yang digelar oleh Tim Seleksi (Timsel) dari angota DEMA.

    Abdul Rohman, ketua Timsel Institut mengatakan bahwa Timsel dibentuk  untuk mempermudah SEMA dalam menjalankan Pemira. “Sebenarnya ini untuk memudahkan SEMA dalam peyelengaraan kongres tahun ini, maka setiap lembaga baik institut maupun fakultas dibentuk yang namanya Timsel,” tutur Rohman.

    Dari hasil open recruitment yang dilakukan Timsel Institut tercatat hanya ada 10 pendaftar dari berbagai fakultas. Menurut Rohman jumlah tersebut masih jauh dari harapan. “Untuk jumlah pendaftar jika melihat representasi mahasiswa umum jelas masih kurang. Mungkin jika dikembalikan kepada mahasiswanya itu sendiri bagaimana minatnya, kita juga sudah trasparan,” jelas Rohman.

    Menurut Rohman kondisi tersebut bisa juga dikarenakan kurangnya sosialisasi. “Bisa jadi karena kurangnya sosialisasi, bisa jadi juga karena iklim kampus IAIN Ponorogo yang basic-nya bukan aktivis,” ujar Rohman.

    Situasi yang sama juga dialami di tingkat falkultas. Dari data yang didapatkan, jumlah anggota KPUM FEBI ada 9 mahasiswa dari 13 pendaftar, FASYA 6 mahasiswa dari 6 pendaftar, FUAD 7 mahasiswa dari 7 pendaftar, dan FATIK sebagai fakultas dengan jumlah mahasiswa terbanyak juga hanya ada 7 mahasiswa dari 7 pendaftar.

    Aris Prabowo, ketua Timsel FUAD menanggapi kondisi tersebut dipengaruhi oleh pembatasan persyaratan. “Menurut saya pembatasan harus minimal semsester 4 tersebut kurang efektif, terutama di FUAD, kan SDM-nya hanya sedikit sedangkan di semester 4 sendiri orang orangnya sibuk serta banyak juga yang apatis,” tutur Aris.

    M. Syahrul Utomo, ketua Timsel FEBI menambahkan bahwa kondisi tersebut juga dikarenakan waktu pendaftaran bertepatan dengan UTS. “Kendalanya ya karena kemarin pada saat hari pertama pendaftaran itu bertepatan dengan UTS, jadi banyak yang masih fokus untuk UTS,” jelas Syahrul.

    Persolan tidak berhenti di situ saja. Jika merujuk pada Undang Undang Kongres tentang Ketentuan Umum pasal 1 dan UU tentang Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa pasal 5, menyatakan anggota KPUM harusnya bisa terjamin independensiya serta bebas dari pihak manapun. Karena notabenenya sebagai penyelenggara Pemira. Sedangkan, di pengumuman yang tersebar, anggota KPUM didominasi oleh Ormawa yang masih menjabat.

    Menurut Aris tidak masalah jika pengurus HMJ merangkap menjadi anggota KPUM. Ia juga menjamin bahwa KPUM akan tetap independen meski dari pengurus HMJ. “Menurut saya bisa karena ketika tes wawancara juga ada komitmen tentang itu,” ujarnya.

    Aris juga menambahkan dalam ketentuan dan persyaratan KPUM tidak ada yang mengharusakan anggota terpilih melepas organisasi intranya. “Bentar lagi juga demisioner ketika sidang paripurna, jadi tidak lagi menjabat HMJ. Di ketentuan sendiri tidak ada yang mensyaratkan harus melepas organisasi intranya,” jelas Aris.

    Rohman memandang sebaliknya, jika dibenturkan dengan miniatur negara, pengurus (HMJ) kemudian masuk ke dalam kepanitiaan KPUM memang menyalahi etis. Akan tetapi,  memang tidak banyak mahasiswa yang mendaftar. “Kita kembalikan ke iklim kampus kita. Hari ini misalkan libur, yaudah teman-teman banyak yang pulang. Mohon maaf hanya benar-benar aktivis yang ibaratnya ingin mengurus kampus,” jelas Rohman.

Reporter: Ervin, Hanif, Titah, Tika

Penulis: Ervin, Tika