Sidang Paripurna II Paparkan LPJ DEMA-I sekaligus Sahkan Dua UKM Baru

(Foto: Miftah)

  lpmalmillah.com - Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (SEMA-I) gelar Sidang Paripurna II pada Kamis (03/02/2022). Rangkaian agenda dalam sidang kali ini adalah pemaparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) selama satu tahun kepengurusan, pengesahan dua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru serta pembukaan Kongres VI.

Sidang Paripurna II yang dilaksanakan di Gedung Indrakila lantai 3 pada pukul 10.10 WIB ini dibuka oleh Ramadhan Nur Muttaqiin selaku ketua SEMA-I sekaligus presidium sidang. Acara ini turut mengundang tiap ketua organisasi mahasiswa (ORMAWA), namun kebanyakan ORMAWA hanya mengirimkan perwakilan saja. “Saya sedikit prihatin, karena hari ini yang datang rata-rata perwakilan (bukan ketua). Padahal diharapkan Ketua ORMAWA bisa menyampaikan hasil sidang paripurna ini pada anggotanya," kata Ramadhan.

Sidang kali ini diawali dengan pengesahan UKM baru, yaitu UKM Bahasa dan UKM Penalaran & Keilmuan. Pendirian UKM baru ini dilatarbelakangi oleh dorongan dari Wakil Rektor III setelah mahasiswa melakukan studi komparatif ke 4 kampus di Tulungagung, Malang, Jember, dan Surabaya. “Latar belakang dibentuknya UKM baru ini (merupakan) dorongan dari Pak Warek III setelah kami melakukan studi (komparatif) ke empat kampus. (Lalu) kami mendapat instruksi dari DEMA untuk menyiapkan dan saya ditunjuk sebagai perwakilan (UKM Bahasa.)” tutur Bangkit Adi Saputra, selaku ketua UKM Bahasa.

Setelah melakukan pengesahan UKM, agenda dilanjutkan dengan penyampaian LPJ dari DEMA-I. Setelah pemaparan, Agustina Rahmatika selaku Ketua SEMA Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) menanyakan tentang kebenaran dari terlaksananya program kerja DEMA-I karena tidak ada dokumentasi yang terlampir pada draft. “Seharusnya ketika LPJ-an disertakan pula bukti dokumentasinya agar bisa dibuktikan kebenarannya,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Abdillah Mu’iz, selaku Ketua DEMA-I mengatakan bahwa sebenarnya dalam setiap acara selalu ada bukti dokumentasi, namun tidak dicantumkan di draft LPJ. “Untuk dokumentasi setiap kegiatan kita ada dan punya semuanya, namun tidak kami cantumkan di draft. Tetapi jika memang diminta, kami bisa memberikan,” tuturnya.

Selain itu, terdapat pula pertanyaan terkait perubahan jumlah kementerian oleh Aldila Mayang, Ketua DEMA Fakultas Syariah. Riyan Gunawan selaku Wakil Ketua DEMA-I mengatakan bahwa perubahan adalah hal yang wajar. “Dalam masa kepengurusan kami, memang Menteri Pertahanan kami hilangkan karena kurang berfungsi optimal dan (sebagian) tugasnya kami alihkan ke Kementerian Agama. Selain itu, pendirian Kementerian Pemberdayaan Perempuan kami lakukan karena banyak isu gender. Jadi, sebenarnya jumlah kementerian itu bisa menyesuaikan dari jumlah SDM dan juga kondisinya,” pungkasnya.

Terakhir, LPJ DEMA-I periode ini diterima dengan syarat penambahan dokumentasi kegiatan serta revisi pada bagian data keuangan. Rangkaian acara Sidang Paripurna II kemudian ditutup dengan pembukaan Kongres VI RM IAIN Ponorogo.

Reporter: Miftah, Fariq