Aksi Aliansi Ponorogo Melawan, Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran
lpmalmillah.com - Jumat (21/02/2025), sejumlah mahasiswa
dan masyarakat yang tergabung ke dalam Aliansi Ponorogo Melawan melakukan aksi
demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo. Demonstrasi
ini merupakan aksi dari evaluasi 100 hari kinerja Prabowo-Gibran yang dinilai
tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat.
Aksi demonstrasi ini dilatarbelakangi
oleh keresahan akan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai dapat
menimbulkan keburukan dan mengancam masa depan masyarakat, walaupun sifatnya
masih tersembunyi. Dalam aksi demonstrasi ini, para demonstran membawa dan
meletakkan replika keranda di depan Gedung DPRD ponorogo sebagai ungkapan
kekecewaan atas matinya nalar pemerintah.
Para demonstran terdiri dari mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
(UMPO), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan aliansi jurnalis. Mereka
secara bergantian menyampaikan orasi dan beberapa tuntutan di depan Gedung DPRD
Ponorogo.
Dari beberapa tuntutan yang disampaikan,
Nanda Dwi Yanuari dari HMI selaku koordinator aksi menyatakan garis besar dari
aksi demonstrasi ialah pengawasan terhadap isu nasional dan isu daerah. “Tuntutannya
kami dari teman mahasiswa itu berfokus pada isu nasional yang nanti juga sampai
pengawasan pada isu daerah,” tuturnya.
Mereka sempat memaksa masuk Gedung DPRD, tetapi dihadang aparat gabungan kepolisian sehingga tidak dapat menerobos masuk. Pada saat itu, sempat terjadi aksi saling dorong antara aparat kepolisian dengan peserta unjuk rasa. Bahkan terdapat salah satu demonstran yang sampai pingsan dan membuat aksi demonstrasi menjadi tidak kondusif. Tak lama kemudian, terdapat tiga perwakilan dari DPRD Ponorogo yang keluar menemui para demonstran.
Setelah tuntutan disampaikan, mereka meminta perwakilan dari DPRD ponorogo untuk menandatangani surat komitmen untuk mengawal tuntutan para demonstran. Eka Retno Setyani selaku perwakilan DPRD ponorogo menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan tuntutan dari para mahasiswa. “Saya akan menyampaikan tuntutan dari pada mahasiswa tersebut. mungkin tidak hanya di Ponorogo, saya kira sudah seluruh Indonesia menyuarakan tentang Inpres tersebut,” ujarnya.
Adapun
tuntutan dari Aliansi Ponorogo Melawan terdiri atas enam poin sebagai berikut:
- Menolak 18% Efisiensi Anggaran Pendidikan dari APBN yang tidak sesuai amanat konstitusi dengan seminimalnya 20%.
- Menuntut penghapusan pasal 51A Ayat 1 tahun 2025 pada Undang-Undang Minerba.
- Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memangkas anggaran lain supaya lebih tepat sasaran dan proporsional.
- Mendesak DPR untuk mengesahkan
RUU Perampasan Aset atau
mendesak presiden untuk segera mengeluarkan PERPPU Perampasan Aset.
- Mengecam tindakan
represivitas aparat negara terhadap masyarakat sipil.
- Menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk
melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam proses
penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres nomer 1
tahun 2025 secara transparan dan akuntabel.
Nanda berpendapat bahwa tuntutan yang berkaitan dengan program MBG supaya program tersebut dievaluasi, dikarenakan program ini memangkas anggaran dari berbagai sektor. Serupa dengan pernyataan Azizah Intan Khoirotun Nisa dari PMII bahwa anggaran yang diberikan kepada MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh supaya terhindar dari kecederaan. “Anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak mencederai dari anggaran-anggaran yang lain,” ucapnya.
Sholahuddin Mufti, salah satu anggota IMM berharap melalui demonstrasi ini, pemerintah segera memperbaiki undang-undang yang merugikan rakyat dan memulihkan keadaan Indonesia. “Semoga segera diperbaiki undang undang yang mungkin merugikan rakyat tadi dan segera mengembalikan keadaan Indonesia ini,” ungkapnya.
Penulis: Fuad
Editor: Rena
No comments
Komentar apapun, tanggung jawab pribadi masing-masing komentator, bukan tanggung jawab redaksi.